Kab. Bandung (NN) – Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung, Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani. Kegiatan tersebut digelar di GOR Desa Cipaku pada Kamis (26/2/2026) sore.
Kegiatan reses ini dihadiri oleh Kepala Desa Cipaku, Kepala Desa Loa, perwakilan Koramil 2403/Paseh, Polsek Paseh, TP PKK Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, berbagai unsur masyarakat, serta relawan Dulur Satia.
Seusai acara, Dra. Hj. Tia Fitriani menjelaskan bahwa kunjungannya ke Desa Cipaku merupakan yang pertama sejak Pilpres lalu.
“Alhamdulillah, hari ini saya hadir di desa yang betul-betul baru bagi saya. Sejak Pilpres, saya belum pernah menginjakkan kaki di Desa Cipaku. Dengan kegiatan reses ini, saya bisa hadir di sini dan alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Kepala Desa beserta Ibu PKK. Salah satu yang disampaikan oleh Kepala Desa adalah aspirasi terkait drainase yang memang membutuhkan bantuan dari provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya siap mengawal usulan tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Insyaallah, ketika Pak Kades mengakses SIPD, akan kita kawal agar bisa terealisasi untuk perbaikan drainase di desa ini. Permasalahannya, ketika terjadi hujan di daerah atas, air akan mengalir ke bawah sehingga terjadi banjir. Semoga ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Dan seperti biasa, setiap bertemu masyarakat saya selalu mengingatkan tentang keutuhan NKRI, NKRI harga mati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hj. Tia Fitriani menyampaikan bahwa saat ini pemerintah desa perlu memahami kondisi anggaran yang sedang mengalami penyesuaian.
“Kita harus benar-benar memahami kondisi saat ini, dalam artian mengencangkan ikat pinggang. Anggaran desa dari APBN mengalami pengurangan, begitu juga dari Pemprov Jabar. Selain itu, ada perubahan regulasi dari Pak Gubernur yang menginginkan bantuan provinsi (Banprov) lebih diarahkan pada pembangunan jalan. Namun hal ini juga perlu disuarakan karena kebutuhan setiap desa berbeda-beda,” jelasnya.
Menurutnya, tidak semua desa memprioritaskan pembangunan jalan, sebab sebagian jalan sudah dalam kondisi baik dan membutuhkan pembangunan di sektor lain.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kalau BUMDes berjalan dengan baik, koperasinya aktif dan beroperasi, maka bisa dikerjasamakan dengan kegiatan MBG. Program MBG ini tujuannya baik, yakni untuk mensejahterakan para petani. Nantinya Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi supplier dalam pengadaan bahan baku,” pungkasnya. ***
